NGOPI KIPP, Dari Percakapan Sederhana Menjadi Ruang Belajar Demokrasi

Dari Catatan di Time Line

Ngopi adalah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dengan menghadirkan berbagai narasumber dan peserta yang memiliki perhatian terhadap pemilu dan demokrasi. Namanya sederhana dan akrab: Ngopi, kependekan dari Ngobrol Pemilu Indonesia. Namun, di balik kesederhanaan itu, Ngopi lahir dari kebutuhan yang serius—menyediakan ruang perjumpaan yang terbuka, setara, dan kritis untuk membicarakan berbagai persoalan kepemiluan di Indonesia.

Ngopi tidak lahir dari sebuah rapat resmi yang dipersiapkan dengan protokol panjang. Gagasan itu justru tumbuh dari percakapan informal di Sekretariat KIPP Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta, menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2017.

Sehari sebelum pemungutan suara, ketika perhatian publik tertuju pada kesiapan tempat pemungutan suara, distribusi logistik, daftar pemilih, netralitas aparat, potensi politik uang, serta ketegangan politik yang menyertai Pilkada DKI Jakarta, sejumlah eksponen KIPP berkumpul di sekretariat. Di antara mereka hadir Juri Ardiantoro, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU RI dan juga merupakan salah seorang tokoh yang mempunyai hubungan historis dengan KIPP, bersama pengurus, aktivis, dan relawan KIPP Jakarta.

Pertemuan itu berlangsung ringan dan cair. Tidak ada jarak yang kaku antara penyelenggara pemilu, pemantau, aktivis demokrasi, dan relawan. Sambil menikmati kopi, mereka memperbincangkan kesiapan pemungutan suara, berbagai kerawanan yang mungkin terjadi, pengalaman pemantauan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu. Dari suasana itulah muncul nama Ngopi—Ngobrol Pemilu Indonesia.

Nama tersebut terasa tepat karena menggambarkan watak forum yang ingin dibangun: pembicaraan yang santai dalam cara, tetapi serius dalam isi; terbuka bagi perbedaan pandangan, tetapi tetap bertumpu pada data, pengalaman, dan kepentingan menjaga hak pilih rakyat.

Lahir di Tengah Pilkada Serentak 2017

Pilkada Serentak 2017 merupakan gelombang kedua pilkada serentak setelah pelaksanaan pertama pada 2015. Pemungutan suara berlangsung pada 15 Februari 2017 di 101 daerah. Pilkada tersebut meliputi pemilihan gubernur di tujuh provinsi, pemilihan bupati di 76 kabupaten, dan pemilihan wali kota di 18 kota. Pilkada DKI Jakarta kemudian berlanjut ke putaran kedua pada 19 April 2017.

Secara umum, penyelenggaraan Pilkada 2017 berlangsung aman dan damai. Namun, di balik gambaran umum tersebut terdapat berbagai persoalan yang memerlukan perhatian. Evaluasi penyelenggara mencatat persoalan perubahan regulasi, administrasi dan akurasi daftar pemilih, kesiapan petugas lapangan, akses pemilih di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan, tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang, serta perlindungan hak pilih warga.

Pilkada DKI Jakarta juga memperlihatkan meningkatnya penggunaan politik identitas, polarisasi sosial, kampanye hitam, serta penyebaran informasi yang provokatif melalui media sosial. Dengan demikian, pemilu tidak lagi hanya menghadapi persoalan teknis mengenai surat suara dan penghitungan suara. Demokrasi mulai berhadapan dengan persoalan yang lebih luas: kualitas informasi, pembelahan masyarakat, etika kompetisi, profesionalitas penyelenggara, dan kemampuan negara melindungi kebebasan politik tanpa membiarkan kebencian merusak kehidupan bersama.

Dalam suasana demikian, Ngopi menemukan relevansinya. Forum ini menjadi tempat untuk mempertemukan pengalaman lapangan masyarakat sipil dengan penjelasan kelembagaan dari penyelenggara pemilu. KIPP tidak sekadar menyampaikan kritik dari luar, melainkan juga membuka ruang agar kritik, penjelasan, dan alternatif perbaikan dapat dipertemukan dalam satu percakapan.

Dari Pertemuan Informal Menjadi Agenda KIPP Indonesia

Setelah pertemuan pertama tersebut, pengurus KIPP Indonesia sepakat menjadikan Ngopi sebagai salah satu agenda diskusi kelembagaan. Pelaksanaannya tidak selalu terikat pada jadwal rutin, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan tahapan pemilu, munculnya persoalan tertentu, atau adanya isu demokrasi yang memerlukan pembahasan segera.

Dengan sifat seperti itu, Ngopi dapat diselenggarakan sebelum pemungutan suara sebagai ruang untuk membaca kerawanan; setelah pemungutan suara untuk mengevaluasi pelaksanaan; ketika muncul sengketa atau pelanggaran untuk membahas aspek hukum dan penegakannya; serta di luar tahapan pemilu untuk mendiskusikan perbaikan sistem, regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Pada periode Pilkada Serentak 2017, KIPP Indonesia menyelenggarakan lima kali Ngopi. Sekretariat KIPP Indonesia di Kuningan menjadi rumah utama kegiatan ini. Ruang sekretariat yang sehari-hari digunakan untuk mengelola organisasi, menerima laporan, dan mengoordinasikan relawan berubah menjadi ruang diskusi demokrasi. Pesertanya tidak selalu banyak, tetapi percakapannya hidup karena mempertemukan orang-orang dengan pengalaman dan sudut pandang berbeda.

Dalam perkembangannya, Ngopi juga keluar dari ruang sekretariat. Salah satu kegiatan pada 5 Mei 2017 tercatat diselenggarakan di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Forum tersebut menghadirkan Ketua Bawaslu RI Abhan dan anggota KPU RI Hasyim Asy’ari. Pembahasannya mencakup evaluasi Pilkada 2017, persoalan daftar pemilih tetap, penguatan penindakan pelanggaran, partisipasi masyarakat, serta kampanye hitam di media sosial.

Dalam forum itu, KIPP menegaskan bahwa persoalan daftar pemilih tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu. Pembenahan memerlukan keterlibatan pemerintah, penyelenggara, partai politik, masyarakat sipil, dan warga negara. Sikap tersebut mencerminkan cara pandang KIPP: pemantauan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan mendorong koreksi dan perbaikan bersama.

Ruang Pertemuan Penyelenggara dan Masyarakat Sipil

Narasumber Ngopi berasal dari beragam latar belakang. Dari unsur penyelenggara pemilu hadir tokoh dan pejabat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari masyarakat sipil hadir lembaga pemantau dan pemerhati demokrasi, antara lain Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Lingkar Madani Indonesia, bersama aktivis, akademisi, relawan, dan jurnalis.

Keragaman itu merupakan kekuatan Ngopi. KPU dapat menjelaskan tantangan teknis dan administratif yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilihan. Bawaslu dapat memaparkan persoalan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. DKPP dapat mengingatkan bahwa integritas pemilu bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut kepatutan, independensi, dan tanggung jawab etik penyelenggara.

Sementara itu, lembaga pemantau dan masyarakat sipil membawa suara dari lapangan: pemilih yang tidak tercantum dalam daftar, kelompok rentan yang kesulitan menggunakan hak pilih, dugaan politik uang, mobilisasi birokrasi, ketidaknetralan aparat, lemahnya tindak lanjut laporan, hingga jarak antara aturan tertulis dan kenyataan yang dialami masyarakat.

Topik yang dibahas dalam lima agenda awal Ngopi mencakup evaluasi Pilkada Serentak 2017, perlindungan hak pilih dan perbaikan daftar pemilih, pengawasan serta penanganan pelanggaran, tantangan penyelenggaraan pemilu di tengah perkembangan media sosial, dan persoalan etika penyelenggara pemilu.

Pembahasan mengenai etika menjadi penting karena pemilu yang berintegritas tidak cukup hanya diselenggarakan sesuai prosedur. Tindakan yang mungkin tidak secara tegas dilarang oleh peraturan belum tentu pantas dilakukan oleh seorang penyelenggara. Independensi, keterbukaan, imparsialitas, profesionalitas, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi pemilu.

Menjaga Tradisi Percakapan Demokratis

Bagi KIPP Indonesia, Ngopi bukan sekadar nama acara atau forum seremonial. Ngopi merupakan bagian dari tradisi masyarakat sipil untuk menjaga agar urusan pemilu tidak hanya dibicarakan oleh negara, penyelenggara, dan elite politik. Pemilu adalah milik rakyat. Karena itu, pengalaman pemilih, catatan relawan, temuan pemantau, suara kelompok rentan, dan kritik masyarakat harus memperoleh tempat dalam pembicaraan mengenai demokrasi.

Formatnya yang cair memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan secara langsung, menguji penjelasan narasumber, menyampaikan pengalaman lapangan, dan memperdebatkan pilihan kebijakan tanpa harus kehilangan suasana kekeluargaan. Kopi dalam forum ini bukan sekadar minuman, melainkan simbol kesetaraan: setiap orang duduk dalam percakapan yang sama, meskipun datang dengan jabatan, lembaga, dan pengalaman yang berbeda.

Dari sebuah pertemuan kecil sehari menjelang pemungutan suara, Ngopi berkembang menjadi ruang belajar bersama. Ia mempertemukan pengetahuan teknis dengan pengalaman lapangan, hukum dengan etika, penyelenggara dengan pemantau, serta kritik dengan ikhtiar mencari jalan keluar.

Di tengah pemilu yang semakin kompleks—ditandai oleh perkembangan teknologi, disinformasi, polarisasi politik, politik uang, tekanan terhadap independensi penyelenggara, dan menurunnya kepercayaan publik—tradisi seperti Ngopi tetap diperlukan. Demokrasi tidak hanya dipelihara melalui undang-undang dan lembaga negara, tetapi juga melalui keberanian masyarakat untuk terus bertanya, mengawasi, mengingatkan, dan membicarakan masa depannya secara terbuka.

Karena itulah, semangat Ngopi perlu terus dijaga: santai dalam suasana, tajam dalam pembahasan, terbuka terhadap perbedaan, dan berpihak pada kedaulatan rakyat. (Tim)