Pengangkatan Silfester di Pelindo, Kok Bisa?

Jakarta, 26 September 2026 — Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) memandang polemik pengangkatan Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas: bukan sekadar siapa yang diangkat, tetapi bagaimana proses pengangkatannya berlangsung. Ini buat LAPD menimbulkan serangklaian pertanyaan yang sangat menggangu, Kok bisa?

Kita tahu pengisian komisaris di lingkungan BUMN dan anak perusahaan bukanlah proses comot nama. Terdapat mekanisme nominasi, penilaian, evaluasi, pemeriksaan dan persetujuan yang semestinya dapat memastikan calon memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, LAPD mengajukan sejumlah pertanyaan audit kepada para pihak terkait:

• Siapa yang mengusulkan nama calon dan melalui mekanisme apa?
• Bagaimana proses penjaringan dan evaluasi calon dilakukan?
• Apakah pemeriksaan rekam jejak hukum (legal background check) dilakukan sebelum pengangkatan?
• Apakah status hukum calon diketahui dalam proses tersebut, dan bagaimana informasi itu dipertimbangkan?
• Siapa saja yang memberikan penilaian dan persetujuan sampai keputusan pengangkatan ditetapkan?
• Apakah terdapat catatan, keberatan atau pertimbangan hukum dalam proses nominasi?
• Apa yang menjadi dasar evaluasi sehingga keputusan pengangkatan kemudian diikuti dengan pemberhentian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari prinsip akuntabilitas publik.

Justru apabila seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, transparansi proses tersebut akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan dalam mekanisme due diligence, koordinasi, atau pengambilan keputusan, hal tersebut perlu diperbaiki agar tidak berulang.

Bagi LAPD, persoalan ini penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola negara dan BUMN.

Publik tidak cukup hanya mengetahui bahwa seseorang diangkat dan kemudian diberhentikan. Publik juga perlu mengetahui mengapa seseorang dapat sampai pada tahap pengangkatan dan apa yang menyebabkan keputusan tersebut kemudian berubah.

Karena itu LAPD mendorong dilakukannya audit terbuka terhadap proses pengangkatan, bukan untuk menghakimi individu, tetapi untuk memastikan bahwa sistem nominasi dan due diligence di lingkungan BUMN benar-benar bekerja.

Pertanyaan sederhananya: apakah sistem telah bekerja sebelum keputusan dibuat, atau baru menjadi perhatian setelah keputusan tersebut dipersoalkan publik?

LAPD memandang pertanyaan itu penting dijawab secara transparan demi menjaga integritas tata kelola BUMN dan kepercayaan masyarakat.