Catatan Peristiwa Demo 27 Agustus 2026

Dari panggung antikorupsi menuju kekacauan yang terfragmentasi

Oleh : Kaka Suminta

Siang Kamis (28/8) itu saya menyusuri jalanan dari koridor Transjakarta Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman Jakarta, menuju pagar depan gedung DPR/MPR, dan melanjutkan jalan kaki ke jalan Pejompongan, Sesekali aku berhenti dan bergabung serta mengambil foto jika ada hal menarik. “Botok juga sudah pergi, mereka bubar tadi,”ujar seorang jurnalis media lokal yang meliput. Itu mengonfirmasi informasi bahwa masa AMPB telah membubarkan diri pasca kesepakatan dengan pimpinan DPR yang beredar luas. dari pengamatan dan berbagai informasi saya coba merangkum apa yang terjadi dan latar belakang di balik semua itu.

Dari pengamatan saya, demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 tidak tepat dibaca sebagai satu aksi dengan satu komando, satu tuntutan, dan satu kelompok peserta. Peristiwa tersebut lebih menyerupai rangkaian beberapa babak yang berlangsung di tempat yang sama, tetapi digerakkan oleh aktor, kepentingan, serta bentuk tindakan yang berbeda.

Pada pagi hingga menjelang siang, panggung utama dikuasai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu—AMPB—yang datang membawa isu nasional: percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Menjelang malam, panggung itu telah berubah menjadi ruang tanpa kepemimpinan yang jelas: diisi kelompok mahasiswa, pelajar, massa non-organisasi, warga yang menonton, kemungkinan kelompok oportunistik, dan orang-orang yang belum diketahui afiliasinya. Pada fase terakhir inilah demonstrasi berubah menjadi bentrokan, perusakan, kekerasan terhadap warga, korban jiwa, serta penangkapan massal.

Karena itu, istilah “demo 27 Agustus” sesungguhnya menyatukan beberapa peristiwa yang secara politik dan organisatoris belum tentu saling berhubungan.

Babak pertama: AMPB dan panggung antikorupsi

AMPB lahir dari mobilisasi warga Pati yang sebelumnya memprotes kebijakan daerah, terutama kenaikan pajak dan pemerintahan lokal. Gerakan lokal tersebut kemudian membawa simbol perlawanan rakyat daerah ke Jakarta.

Dalam aksinya di DPR, AMPB menegaskan tidak membawa agenda menjatuhkan pemerintahan Prabowo–Gibran. Tuntutannya difokuskan pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman berat—bahkan hukuman mati—bagi koruptor. Posisi ini memperlihatkan karakter aksi yang sekaligus populis dan akomodatif: keras terhadap korupsi, tetapi tidak secara terbuka berhadap-hadapan dengan pemerintahan.

AMPB juga bukan satu-satunya kelompok yang hadir. Pemberitaan mencatat setidaknya empat kelompok utama: AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Tuntutan mereka tidak seragam. Ada yang berbicara tentang korupsi dan harga kebutuhan pokok, ada yang membawa persoalan sosial-politik lebih luas, sementara kelompok relawan justru menyampaikan dukungan dengan catatan terhadap program pemerintah seperti MBG. Dengan demikian, sejak awal lapangan demonstrasi sudah merupakan ruang politik yang heterogen, bukan koalisi tunggal.

Pimpinan DPR kemudian menerima perwakilan AMPB dan memberikan komitmen tertulis bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu bahkan disertai pernyataan kesiapan pimpinan DPR meletakkan jabatan apabila target tersebut gagal dipenuhi. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, AMPB menyatakan menerima hasil audiensi dan mulai meninggalkan lokasi.

Di sinilah muncul kesan antiklimaks. Mobilisasi yang sebelumnya dibangun dengan retorika keras berakhir relatif cepat melalui sebuah janji politik. Secara formal, AMPB memperoleh hasil. Tetapi secara substantif, RUU belum disahkan dan komitmen tersebut masih harus diuji melalui proses legislasi, persetujuan pemerintah, kualitas norma, dan pelaksanaan setelah diundangkan.

Keberhasilan simbolik ini sekaligus menjadi mekanisme deeskalasi: DPR dapat menunjukkan diri terbuka terhadap aspirasi, sedangkan AMPB dapat pulang membawa hasil tertulis. Namun, kesepakatan tersebut hanya mengakhiri agenda AMPB—bukan mengakhiri seluruh massa yang sudah berkumpul di sekitar parlemen.

Babak kedua: pergantian aktor dan hilangnya pusat komando

Setelah AMPB meninggalkan lokasi, masih terdapat kelompok-kelompok lain yang bertahan atau baru berdatangan. Polisi menyatakan massa AMPB telah meninggalkan kawasan secara bertahap sejak sekitar pukul 12.30 WIB dan bukan kelompok yang terlibat dalam kerusuhan malam hari. Keterangan ini penting, meskipun tetap perlu dicocokkan dengan dokumentasi lapangan dan kesaksian independen.

Pada fase ini, identitas massa menjadi semakin cair. Ada mahasiswa dengan tuntutan politik lebih luas, pelajar, kelompok yang berpakaian serba hitam, orang yang datang karena ajakan media sosial, warga sekitar, penonton, serta individu yang mungkin tidak terikat pada organisasi demonstrasi mana pun.

Perubahan komposisi massa menyebabkan terjadinya tiga kekosongan:

tidak ada satu penanggung jawab lapangan yang mampu mengendalikan seluruh peserta;
tidak ada lagi satu agenda yang dapat menjadi dasar perundingan;
tidak ada mekanisme pembubaran bersama setelah tuntutan kelompok awal dijawab.

Inilah titik peralihan dari demonstrasi yang terorganisasi menjadi kerumunan yang terfragmentasi. Dalam situasi demikian, provokasi kecil, tindakan represif, rumor, salah identifikasi, atau masuknya kelompok kekerasan dapat menghasilkan eskalasi yang cepat.

Babak ketiga: dari konflik vertikal menuju kekerasan horizontal

Menjelang malam terjadi pelemparan, upaya merusak pagar, pembakaran pos polisi dan kendaraan, pemblokiran jalan, serta bentrokan dengan aparat. Polisi membalas dengan water cannon dan gas air mata. Kerumunan kemudian bergerak dan menyebar dari kawasan DPR menuju Slipi, Palmerah, Petamburan, dan Pejompongan.

Perluasan wilayah ini mengubah sifat peristiwa. Persoalannya tidak lagi terbatas pada hubungan demonstran dengan DPR atau aparat, tetapi mulai memasuki lingkungan hidup masyarakat. Warga, pedagang, pengguna jalan, rumah penduduk, dan fasilitas umum menjadi pihak yang menanggung akibat, meskipun mereka tidak terlibat dalam agenda politik demonstrasi.

Korban paling serius adalah Bambang Setiyawan, 59 tahun, pedagang cermin dan warga Pejompongan. Menurut keterangan keluarga, ia sebelumnya menutup dagangan lebih awal karena melihat massa berdatangan. Pada malam hari ia keluar rumah untuk melihat keadaan dan tidak kembali. Keluarga kemudian mengenalinya melalui rekaman video, sementara polisi menyatakan korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, lalu meninggal dunia. Penyebab dan pelaku kekerasan masih harus ditetapkan melalui penyelidikan; keluarga dilaporkan tidak menyetujui otopsi.

Kematian Bambang merupakan titik moral yang penting. Ia menunjukkan bahwa ketika demonstrasi kehilangan batas antara peserta, aparat, kelompok tandingan, dan warga, kekerasan dapat berpindah dari konflik vertikal—rakyat melawan kekuasaan—menjadi kekerasan horizontal terhadap masyarakat biasa.

Penangkapan massal dan persoalan anak

Polda Metro Jaya menyatakan mengamankan 322 orang, terdiri dari 162 orang dewasa dan 160 anak atau remaja, kemudian menetapkan 45 orang sebagai tersangka terkait perusakan dan kekerasan. Polisi juga menyatakan sedang mendalami kemungkinan adanya penggerak, pendanaan, perekrutan massa, dan eksploitasi anak.

Besarnya jumlah anak yang diamankan merupakan persoalan tersendiri. KPAI menemukan bahwa sebagian anak mengaku diajak teman, ikut-ikutan, atau sekadar ingin melihat demonstrasi. Pesertanya terdiri dari pelajar SMA/SMK, sebagian SMP, serta anak yang sudah putus sekolah. KPAI menegaskan bahwa partisipasi politik anak harus dibedakan dari mobilisasi atau eksploitasi kerentanan mereka untuk agenda orang dewasa.

Namun, dua hal harus diperiksa secara bersamaan:

siapa yang mengajak, merekrut, membayar, mempersenjatai, atau mengarahkan anak-anak apabila benar terdapat mobilisasi terorganisasi;
apakah polisi melakukan penangkapan secara individual berdasarkan bukti atau sekadar menyapu orang-orang yang berada di sekitar lokasi.

Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan terdapat dugaan penangkapan acak dan penangkapan berdasarkan aktivitas media sosial atau tuduhan yang belum jelas. Pernyataan tersebut belum membuktikan bahwa seluruh penangkapan tidak sah, tetapi cukup serius untuk menuntut pemeriksaan independen terhadap dasar penangkapan, akses bantuan hukum, perlakuan selama pemeriksaan, dan perlindungan identitas anak.

Unsur politik dalam peristiwa

Sekurangnya terdapat lima lapisan politik.

Pertama, isu RUU Perampasan Aset memiliki daya mobilisasi yang tinggi karena mencerminkan kemarahan publik terhadap korupsi dan ketidakmampuan negara mengembalikan kekayaan yang dirampas. Akan tetapi, tuntutan “segera sahkan” dapat menyederhanakan persoalan: undang-undang yang kuat tetap memerlukan due process, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, janji DPR merupakan keberhasilan tekanan publik sekaligus bentuk pengendalian politik. Aspirasi dijawab melalui komitmen bertenggat, sehingga pusat mobilisasi dapat dipisahkan dari massa yang masih bertahan.

Ketiga, kehadiran kelompok yang kritis terhadap pemerintah bersama kelompok pendukung program Presiden menunjukkan bahwa aksi ini bukan blok oposisi tunggal. Lapangan demonstrasi menjadi tempat perebutan narasi: antikorupsi, kritik ekonomi, dukungan terhadap pemerintah, dan ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas.

Keempat, tanggal 27 Agustus berdekatan dengan ingatan publik atas rangkaian kerusuhan dan demonstrasi Agustus 2025. Memori tentang kekerasan, korban, ketidakpuasan terhadap DPR, dan tuntutan reformasi kepolisian memberikan muatan simbolik yang mudah membangkitkan kembali emosi politik.

Kelima, kerusuhan malam dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk membentuk narasi masing-masing. Pemerintah dan aparat dapat menekankan ancaman perusuh serta kebutuhan ketertiban. Kelompok oposisi dapat menekankan represi dan penangkapan sewenang-wenang. Aktor lain dapat menyebarkan dugaan adanya penyusupan, kelompok bayaran, atau pembenturan massa. Semua kemungkinan itu harus diselidiki, tetapi belum boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti mengenai identitas, komunikasi, aliran dana, dan rantai komando.

Kesimpulan sementara

Peristiwa 27 Agustus bukan cerita sederhana tentang “demonstran melawan polisi”, juga bukan semata-mata “aksi antikorupsi yang berubah rusuh”. Ia merupakan pertemuan beberapa arus:

aspirasi antikorupsi yang sah;
strategi DPR meredam tekanan melalui komitmen politik;
masuk dan bergantinya kelompok dengan tuntutan berbeda;
kerumunan anak muda tanpa struktur pengendalian yang jelas;
tindakan kekerasan dan perusakan oleh orang yang identitas serta afiliasinya belum sepenuhnya terungkap;
respons aparat melalui pembubaran dan penangkapan besar-besaran;
serta masyarakat sekitar yang justru menjadi korban.

Dugaan bahwa kelompok-kelompok massa sengaja dibenturkan belum memiliki dasar publik yang cukup untuk disimpulkan. Tetapi pola pergantian aktor, tidak adanya pemisahan zona dan waktu aksi, hadirnya kelompok dengan orientasi politik berlawanan, penyebaran massa ke permukiman, serta banyaknya anak yang terlibat merupakan alasan kuat untuk membentuk investigasi independen.

Investigasi tersebut setidaknya harus menguji rekaman CCTV dan video berdasarkan urutan waktu; mengidentifikasi kelompok pada setiap fase; menelusuri ajakan dan pendanaan; menyelidiki kematian Bambang Setiyawan; mengaudit penggunaan kekuatan aparat; serta memeriksa satu per satu dasar penangkapan. Tanpa itu, peristiwa ini akan berhenti sebagai pertarungan narasi: siapa perusuh, siapa korban, siapa menunggangi, dan siapa memperoleh keuntungan politik—sementara kebenaran peristiwanya tetap kabur, maka diperlukan observasi berkelanjutan, yang akan saya tuangkan di masa mendatang. (DUM)