Urgensi Membangun Smart Port Indonesia di Tanjung Priok

Oleh: Kaka Suminta

Ketua Forum EMKL Indonesia

Sebagai praktisi logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Belum lama ini saya dikejutkan oleh kabar penumpukan ribuan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa persoalan logistik nasional tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas pelabuhan, melainkan menyangkut koordinasi dan tata kelola yang melibatkan banyak pihak. Pelabuhan modern pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan dermaga, crane, dan lapangan penumpukan, melainkan sebuah ekosistem yang terdiri atas operator terminal, Bea Cukai, KSOP, karantina, perusahaan pelayaran, perusahaan trucking, EMKL, depo peti kemas, hingga importir dan eksportir.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi sebenarnya telah berkembang cukup pesat. Pelindo memiliki berbagai sistem digital, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengoperasikan CEISA, Kementerian Perhubungan memiliki Inaportnet, sementara pelaku usaha lainnya juga membangun aplikasi masing-masing. Namun berbagai sistem tersebut masih berjalan dalam ruang-ruang yang terpisah.

Akibatnya, efisiensi yang dicapai oleh masing-masing institusi tidak otomatis menghasilkan efisiensi pada tingkat keseluruhan sistem logistik nasional.

Persoalan mendasar yang dihadapi Tanjung Priok bukanlah kekurangan aplikasi, melainkan masih kuatnya fragmentasi sistem dan indikator kinerja. Pelindo berupaya meningkatkan utilisasi terminal, terminal operator mengejar produktivitas bongkar muat, Bea Cukai berfokus pada pelayanan kepabeanan, perusahaan trucking mengejar utilisasi armada, sedangkan importir dan eksportir membutuhkan kepastian waktu serta biaya logistik yang rendah.

Ketika setiap institusi bekerja berdasarkan indikator masing-masing, maka yang tercipta adalah optimasi parsial. Sementara yang dibutuhkan sesungguhnya adalah optimasi keseluruhan rantai logistik.

Dalam konteks inilah Indonesia memerlukan paradigma baru berupa Smart Port yang tidak hanya berorientasi pada digitalisasi, tetapi pada integrasi ekosistem secara menyeluruh. Smart Port bukan sekadar memasang kamera, sensor, atau kecerdasan buatan, melainkan membangun satu platform bersama yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan berbagi data secara real time dan mengambil keputusan berdasarkan sumber informasi yang sama.

Pelabuhan-pelabuhan besar dunia seperti Singapura, Rotterdam, dan Busan telah membuktikan bahwa keberhasilan transformasi pelabuhan modern tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi oleh kemampuan mengorkestrasi seluruh ekosistem logistik melalui data dan teknologi.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup untuk melakukan lompatan tersebut. National Logistics Ecosystem (NLE), Indonesia National Single Window, Inaportnet, serta berbagai sistem yang telah dibangun Pelindo merupakan fondasi yang sangat berharga. Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan seluruh sistem tersebut ke dalam sebuah Port Community System dan Port Digital Control Tower yang memungkinkan koordinasi lintas lembaga berjalan secara simultan.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat memainkan peran penting dalam sistem ini. AI dapat memprediksi kepadatan terminal, mengoptimalkan penggunaan depo, mengatur slot kedatangan truk, mendeteksi potensi penumpukan kontainer, hingga memberikan peringatan dini sebelum kemacetan logistik terjadi. Dengan demikian, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat otomatisasi, tetapi menjadi “traffic controller” bagi seluruh ekosistem pelabuhan.

Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pelabuhan lebih banyak ditentukan oleh tata kelola dibandingkan teknologi itu sendiri. Teknologi hanya menyumbang sebagian kecil keberhasilan. Selebihnya ditentukan oleh kepemimpinan, koordinasi, interoperabilitas data, dan kesediaan berbagai institusi untuk bekerja berdasarkan tujuan bersama.

Karena itu, sudah saatnya dipertimbangkan pembentukan Port Digital Control Tower Tanjung Priok yang melibatkan Pelindo, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KSOP, karantina, terminal operator, perusahaan pelayaran, asosiasi trucking, EMKL, depo peti kemas, serta pelaku usaha pengguna jasa.

Lebih penting lagi, seluruh pihak perlu memiliki indikator kinerja bersama. Fokus utama tidak lagi pada keberhasilan masing-masing institusi, melainkan pada tujuan bersama berupa penurunan biaya logistik nasional, pemendekan dwelling time, peningkatan kecepatan pelayanan, dan kepuasan pelanggan.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, biaya logistik merupakan salah satu faktor utama daya saing ekonomi nasional. Pelabuhan bukan hanya pintu masuk barang, melainkan simpul strategis yang menentukan efisiensi industri dan perdagangan Indonesia.

Peristiwa penumpukan peti kemas di Tanjung Priok seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi yang lebih mendasar. Sudah saatnya Indonesia bergerak dari sekadar digitalisasi parsial menuju tata kelola logistik yang terintegrasi dan cerdas.

Karena pada akhirnya, pelabuhan masa depan bukanlah pelabuhan yang memiliki sistem paling banyak, melainkan pelabuhan yang mampu membuat seluruh sistem bekerja sebagai satu kesatuan.