SERAMNYA WHOOSH

Saya Tidak Pernah Naik, Tetapi Mungkin Ikut Membayar

Oleh: Kaka Suminta | Berpacu.com

“Alhamdulillah, selamat gua.”

Begitu kira-kira respons Purbaya Yudhi Sadewa ketika tidak lagi harus memikirkan utang Whoosh setelah meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Saya justru bergidik.

Bukan karena keretanya.

Saya bahkan belum pernah naik Whoosh.

Yang membuat saya seram adalah satu angka: 80 tahun.

Itulah tenor utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung setelah restrukturisasi.

Delapan puluh tahun.

Lebih panjang dari banyak pemerintahan, karier birokrat, bahkan usia manusia.

Saya sejak awal tidak percaya

Saya tidak anti pembangunan. Saya ingin Indonesia mempunyai transportasi modern.

Tetapi sejak awal saya bertanya:

Apakah proyek sebesar ini benar-benar layak secara ekonomi?

Dan kalau perhitungannya meleset:

siapa yang membayar?

Kini pertanyaan itu semakin relevan.

Proyek yang semula diperkirakan sekitar US$6,1 miliar membengkak menjadi sekitar US$8 miliar lebih. Pembiayaannya sangat bergantung pada pinjaman China Development Bank, sekitar US$4,5 miliar. Utang itu kemudian direstrukturisasi hingga tenor 80 tahun.

Bagi saya, ini bukan sekadar soal kereta.

Ini soal risiko negara.

Keretanya cepat. Utangnya panjang.

Whoosh membawa penumpang Jakarta–Bandung dalam waktu singkat.

Tetapi kewajibannya berjalan jauh lebih lama. Dicicil 80 tahun

Dan di sinilah persoalannya.

Cicilan tahunan yang lebih kecil karena tenor diperpanjang memang membuat tekanan arus kas lebih ringan.

Tetapi utang yang lebih ringan per tahun tidak otomatis berarti beban ekonominya menjadi kecil.

Publik perlu tahu: berapa total kewajiban setelah bunga dan restrukturisasi?

Saya tidak pernah naik. Tetapi risikonya bisa sampai kepada saya.

Ini paradoks proyek publik.

Saya tidak membeli tiket.

Saya tidak menggunakan layanan.

Tetapi jika risiko proyek akhirnya membutuhkan dukungan BUMN atau pemerintah, saya tetap berada di dalam lingkaran risikonya.

Sebab BUMN bukan perusahaan yang hidup di ruang hampa.

Ketika risiko membesar, negara harus mengelolanya.

Itulah sebabnya pengalihan pengelolaan porsi Indonesia dan kewajiban Whoosh kepada struktur pemerintah menjadi penting untuk diperhatikan publik. Pemerintah menyatakan langkah tersebut tidak berarti utang Whoosh otomatis menjadi utang APBN. Namun secara tata kelola, publik tetap berhak mengetahui seberapa besar eksposur risiko yang akhirnya berada di sektor publik.

Jangan hanya bertanya: “Whoosh ramai?”

Pertanyaan itu penting.

Tetapi belum cukup.

Ada dua ukuran yang berbeda:

Apakah Whoosh bermanfaat bagi ekonomi Indonesia?

dan

Apakah pendapatan proyek mampu membayar biaya operasi, bunga dan kewajibannya?

Sebuah infrastruktur bisa bermanfaat bagi ekonomi tetapi belum tentu menghasilkan keuntungan finansial yang cukup untuk membayar utangnya.

Karena itu rakyat perlu melihat neraca lengkapnya, bukan hanya jumlah penumpang.

Saya tidak meminta Whoosh dihentikan

Saya hanya ingin negara membuktikan bahwa kekhawatiran saya sejak awal keliru.

Buka kepada publik:

berapa total biaya sebenarnya, berapa utangnya, berapa bunganya, berapa pendapatannya, berapa biaya operasinya, bagaimana skema pembayarannya, dan berapa maksimum risiko yang mungkin kembali kepada negara.

Kalau semuanya sehat, transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik.

Kalau ada masalah, rakyat berhak mengetahuinya.

Purbaya mungkin sudah bebas. Utangnya belum.

Menteri berganti.

Presiden berganti.

Direksi BUMN berganti.

Tetapi kontrak utang tidak ikut berganti.

Itulah yang membuat saya seram.

Saya belum pernah naik Whoosh.

Tetapi mungkin saya sudah ikut berada di dalam gerbongnya.

Bukan gerbong penumpang.

Gerbong risiko.

Dan kalau benar kewajibannya membentang 80 tahun, gerbong itu mungkin masih berjalan ketika orang-orang yang membuat keputusan tentangnya sudah lama tidak ada.

Kereta boleh cepat.

Tetapi pertanggungjawaban negara tidak boleh tertinggal.