OTT ATR/BPN dan Jejak Panjang Rente Pertanahan Indonesia

Ketika urusan tanah menjadi urusan uang, kekuasaan dan masa depan ruang hidup

JAKARTA , Berpacu– Operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada September 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai cerita tentang suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Perkara yang bermula dari pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor itu berkembang menjadi perkara dengan barang bukti sekitar Rp106,3 miliar dan delapan tersangka. KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya perkara korupsi lain di lingkungan ATR/BPN. (AFU.id)

Besarnya uang yang ditemukan justru membuka pertanyaan yang lebih besar: apa yang sebenarnya sedang diperdagangkan dalam tata kelola pertanahan Indonesia—sertifikat, keputusan administratif, akses kepada pejabat, atau nilai ekonomi tanah itu sendiri?

Pertanyaan itu penting karena kasus sekarang bukan muncul dari ruang kosong.

Bukan hanya “mafia tanah”

Selama bertahun-tahun publik mengenal istilah mafia tanah: pemalsuan dokumen, sertifikat ganda, peralihan hak secara ilegal, penggunaan kuasa, hingga permainan dengan aparat atau pejabat pertanahan.

Tetapi persoalannya jauh lebih luas.

KPK dalam kajiannya pernah mencatat 31.228 kasus pertanahan dalam periode empat tahun, termasuk 244 kasus yang dikategorikan sebagai mafia tanah. KPK juga menemukan persoalan serius dalam pemetaan HGU: 2.718 sertifikat HGU dengan luas sekitar 1,5 juta hektare belum terpetakan secara memadai. Persoalan koordinat, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan tata ruang menjadi bagian dari masalah tersebut. (KPK)

Artinya, problem pertanahan Indonesia tidak semata-mata berada di meja orang yang memalsukan sertifikat.

Ada problem yang lebih mendasar: data, kewenangan, tata ruang, perizinan, konsesi, pengawasan dan nilai ekonomi tanah belum selalu berada dalam satu sistem yang benar-benar transparan dan saling mengunci.

Dari kota menuju perkebunan, hutan dan laut

Persoalan tersebut juga telah bergerak mengikuti pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Di kawasan perkotaan, tanah menjadi komoditas properti. Di kawasan industri, tanah menjadi pintu masuk investasi. Di perkebunan, tanah bertemu HGU. Di kawasan hutan, tanah bersinggungan dengan konsesi dan hak masyarakat. Di wilayah pertambangan, tanah menjadi bagian dari rantai perizinan dan ekstraksi sumber daya.

Konflik agraria kemudian tidak hanya terjadi di sekitar Jakarta.

Catatan KPA menunjukkan konflik agraria tersebar pada sektor perkebunan, properti, pertambangan, kehutanan, infrastruktur hingga pesisir. Pada 2024 saja, KPA mencatat 295 konflik agraria dengan cakupan sekitar 1,1 juta hektare.

Fenomena ini memperlihatkan satu pola: ketika nilai ekonomi suatu ruang meningkat, tekanan untuk menguasai ruang tersebut juga meningkat.

Karena itu, “mafia tanah” perlu dibaca sebagai salah satu kemungkinan modus dalam persoalan yang lebih besar: rente ekonomi pertanahan.

Ketika tanah menjadi mesin rente

Nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas dan lokasi.

Satu keputusan pemerintah dapat mengubah nilainya secara drastis:

perubahan tata ruang → perubahan status → penerbitan hak → izin → pembangunan → kenaikan nilai tanah.

Di antara rangkaian tersebut terdapat berbagai titik kewenangan.

Siapa yang menguasai informasi lebih awal?

Siapa yang dapat mempercepat proses?

Siapa yang dapat mempengaruhi keputusan?

Siapa yang menjadi perantara?

Dan yang paling penting:

siapa yang menikmati kenaikan nilai ekonominya?

Di sinilah kasus OTT ATR/BPN menjadi penting.

Uang yang ditemukan KPK harus ditelusuri bukan hanya sebagai barang bukti pidana, tetapi sebagai jejak ekonomi: berasal dari mana, untuk keputusan apa, melalui siapa, kemudian mengalir kepada siapa.

Pagar laut: ketika pertanyaan tentang tanah berubah menjadi pertanyaan tentang ruang

Kasus pagar laut Tangerang memberikan ilustrasi lain.

Pagar sepanjang sekitar 30,16 kilometer di pesisir Tangerang pada 2025 memunculkan pertanyaan tentang legalitas pemanfaatan ruang laut, penerbitan hak dan lemahnya pengawasan. Ombudsman menemukan maladministrasi dalam pengawasan dan menilai persoalan tersebut merugikan aktivitas nelayan. (Ombudsman Indonesia)

Ombudsman kemudian menegaskan bahwa kasus tersebut menunjukkan perlunya memperkuat kendali negara terhadap ruang laut yang bernilai ekonomi tinggi. (Ombudsman Indonesia)

Kasus ini penting karena memperluas pertanyaan:

Jika ruang darat dapat menjadi objek perebutan rente, bagaimana dengan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil?

Dengan demikian, masalahnya bukan lagi semata “sertifikat tanah”.

Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan ruang dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya.

Membuka audit publik atas tanah Indonesia

Karena itu OTT ATR/BPN seharusnya menjadi pintu masuk untuk agenda yang lebih besar.

Bukan memburu “mafia tanah” secara sporadis, melainkan melakukan audit investigatif tata kelola ekonomi pertanahan.

Audit tersebut setidaknya perlu menjawab lima pertanyaan:

Pertama, siapa yang menguasai tanah?

Kedua, bagaimana tanah itu memperoleh status dan nilai ekonominya?

Ketiga, siapa yang mengambil keputusan administratif di sepanjang proses tersebut?

Keempat, apakah terdapat transaksi uang yang berkaitan dengan keputusan tersebut?

Kelima, siapa penerima manfaat akhirnya?

Dengan pendekatan itu, pemeriksaan tidak berhenti pada sertifikat.

Yang diperiksa adalah:

tanah → hak → tata ruang → izin → konsesi → proyek → kenaikan nilai → uang → penerima manfaat.

Saatnya membuka data

Kasus ini juga membuka kebutuhan akan transparansi publik yang lebih besar.

Data pertanahan strategis memang harus dilindungi dari penyalahgunaan, tetapi publik perlu memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai status hak, tata ruang, konsesi, perubahan penggunaan, proses administrasi dan kepemilikan manfaat, dengan tetap menghormati perlindungan data pribadi dan kepentingan hukum yang sah.

Sebab semakin besar nilai ekonomi sebuah tanah, semakin besar pula kepentingan publik untuk mengetahui bagaimana nilai tersebut tercipta dan siapa yang mendapatkannya.

OTT KPK karena itu jangan hanya dilihat sebagai penangkapan sejumlah orang.

Ia dapat menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental:

Apakah negara benar-benar menguasai tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, atau sebagian kewenangan tersebut telah berubah menjadi sumber rente bagi mereka yang memiliki akses?