Hak untuk Tetap Menjadi Manusia di Indonesia

Seorang ibu datang ke kantor pelayanan sosial karena bantuan yang selama ini diterimanya tiba-tiba berhenti. Petugas memeriksa layar, memasukkan nomor identitas, lalu mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru, keluarganya tidak lagi termasuk kelompok yang berhak.

Ibu itu mencoba menjelaskan bahwa penghasilannya tidak bertambah. Suaminya masih sakit. Rumah yang tercatat sebagai miliknya sebenarnya ditempati beberapa keluarga. Namun, layar telah memberikan kesimpulan.

“Di data desil terbaru, Ibu sudah tidak masuk.”

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di dalamnya terdapat persoalan besar zaman kita: ketika kehidupan manusia yang rumit diringkas menjadi angka, kategori, desil, dan keputusan sistem.

Apakah manusia masih berhak menjelaskan dirinya ketika data berkata lain?

Ketika manusia menjadi data

Indonesia sedang bergerak cepat menuju pemerintahan digital. Data kependudukan dihubungkan dengan bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, perpajakan, perbankan, dan berbagai pelayanan publik.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dikembangkan untuk membuat perencanaan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Integrasi ini dapat mengurangi data ganda dan memperbaiki pelayanan. Namun, ketika suatu kategori data menentukan siapa yang menerima bantuan, memperoleh sekolah, atau dianggap miskin, data tidak lagi sekadar informasi. Ia berubah menjadi kekuasaan.

Data dapat membantu negara melihat jutaan warga. Tetapi data tidak selalu dapat melihat kehidupan seseorang secara utuh.

Angka pendapatan tidak selalu mencatat utang, biaya merawat orang sakit, pekerjaan yang tidak pasti, atau jumlah orang yang bergantung pada satu penghasilan. Kepemilikan kendaraan tidak selalu berarti kesejahteraan jika kendaraan itu alat mencari nafkah. Alamat rumah tidak menceritakan apakah rumah tersebut layak huni atau dihuni beberapa keluarga.

Karena itu, hak untuk tetap menjadi manusia berarti hak untuk tidak dikalahkan begitu saja oleh data tentang diri kita sendiri.

Warga harus dapat mengetahui data apa yang digunakan, memperbaiki data yang keliru, memperoleh alasan atas keputusan, menyampaikan keadaan sebenarnya, dan meminta keputusan diperiksa oleh manusia yang mempunyai kewenangan.

Tidak diputuskan hanya oleh mesin

Indonesia juga sedang mempersiapkan penggunaan kecerdasan buatan di bidang kesehatan, pendidikan, birokrasi, kota cerdas, dan ketahanan pangan. Pada Mei 2026, pemerintah menyatakan pembahasan rancangan peraturan presiden mengenai tata kelola AI yang etis dan bertanggung jawab sedang dirampungkan. Pemerintah juga merancang penggunaan AI dalam sejumlah program prioritas.

Teknologi dapat membantu membaca data, menemukan penyimpangan, mempercepat diagnosis, dan mengurangi kesalahan administratif. Tetapi efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran.

Sebuah keputusan dapat efisien tetapi tidak adil. Ia dapat tepat secara statistik, tetapi keliru terhadap satu orang. Ia dapat bekerja baik bagi mayoritas, tetapi terus-menerus merugikan kelompok yang datanya sedikit atau tidak lengkap.

Karena itu, untuk keputusan yang memengaruhi hak dasar—bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kredit, kebebasan, dan penegakan hukum—manusia tidak boleh hanya berhadapan dengan mesin.

Harus selalu ada orang yang dapat dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban.

Hak untuk tetap menjadi manusia adalah hak untuk didengar sebelum dikategorikan, dipertimbangkan sebelum ditolak, dan memperoleh jalan untuk menggugat keputusan yang merugikan.

Wajah bukan sekadar kata sandi

Semakin banyak pelayanan menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, lokasi, rekaman perilaku, dan identitas digital. Teknologi ini dapat mengurangi penipuan dan mempermudah akses. Tetapi data biometrik bukan seperti kata sandi yang dapat diganti ketika bocor.

Wajah kita melekat sepanjang hidup. Sidik jari tidak dapat diterbitkan ulang. Pola perilaku, kesehatan, keluarga, dan perjalanan dapat mengungkap jauh lebih banyak daripada yang kita sadari.

Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang itu mengakui hak subjek data serta mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data. Pelindungan data ditempatkan sebagai bagian dari jaminan hak konstitusional warga.

Namun, hak tidak akan hidup hanya karena tertulis dalam undang-undang.

Hak untuk tetap menjadi manusia menuntut agar warga tidak dipaksa menyerahkan lebih banyak data daripada yang diperlukan; mengetahui untuk apa data digunakan; tidak diawasi tanpa dasar yang sah; serta tidak dijadikan objek eksperimen teknologi tanpa persetujuan dan perlindungan.

Bekerja untuk hidup, bukan hidup mengikuti aplikasi

Di jalanan kota, pengemudi transportasi daring menunggu perintah dari telepon genggam. Aplikasi menentukan order, rute, penilaian, bonus, dan kadang akses terhadap pekerjaan berikutnya.

Teknologi membuka lapangan kerja dan memberi fleksibilitas. Namun, ia juga menciptakan bentuk hubungan kerja ketika atasan tidak terlihat. Tidak ada orang yang secara langsung menyuruh pekerja terus berjalan, tetapi insentif, target, dan peringkat dapat membuatnya sulit berhenti.

Ketika pesanan sepi, tidak selalu jelas mengapa. Ketika akun dibatasi, pekerja mungkin tidak mengetahui dasar keputusannya. Risiko kendaraan, kecelakaan, kesehatan, dan pendapatan sebagian besar ditanggung sendiri.

ILO mencatat pekerja platform menghadapi persoalan seperti waktu kerja panjang, penghasilan tidak menentu, dan perlindungan sosial yang terbatas. Perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja platform masih menjadi agenda penting Indonesia.

Hak untuk tetap menjadi manusia di tempat kerja berarti pekerja bukan sekadar titik yang bergerak di peta.

Ia berhak beristirahat, mengetahui dasar penilaian, memperoleh penghasilan yang layak, menolak risiko yang berlebihan, mengajukan keberatan, berserikat, serta mendapatkan perlindungan ketika sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau memasuki usia lanjut.

Algoritma boleh membagi pekerjaan. Namun, ia tidak boleh menghapus tanggung jawab pihak yang memperoleh keuntungan dari pekerjaan itu.

Pembangunan yang melihat manusia

Di tempat lain, seorang warga berdiri di depan tanah yang telah ditempati keluarganya selama beberapa generasi. Peta proyek menunjukkan bahwa wilayah itu akan digunakan untuk pembangunan.

Di atas peta, tanah tampak sebagai bidang kosong. Dalam dokumen investasi, ia menjadi lokasi dan nilai ekonomi. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di sana, tanah adalah rumah, sejarah keluarga, ruang hidup, sumber penghidupan, makam leluhur, dan bagian dari identitas.

Komnas HAM mencatat konflik agraria dan dampak proyek pembangunan sebagai persoalan HAM yang terus memerlukan penyelesaian. Dari 98 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional yang dikaji, 72 berasal dari kelompok masyarakat rentan. Pada 2026, Komnas HAM masih mendorong peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM serta penguatan perlindungan masyarakat adat.

Hak untuk tetap menjadi manusia berarti warga tidak boleh hanya dianggap hambatan proyek.

Masyarakat berhak memperoleh informasi, berpartisipasi sejak awal, menyatakan keberatan, mempertahankan ruang hidup, menerima pemulihan yang adil, dan tidak menghadapi kekerasan karena menolak keputusan yang dibuat tanpa mereka.

Pembangunan seharusnya meningkatkan kemampuan manusia menjalani kehidupan yang bernilai. Jika pembangunan membutuhkan manusia kehilangan tanah, hubungan sosial, mata pencaharian, dan kebebasannya tanpa proses yang adil, kita perlu bertanya: pembangunan itu sebenarnya ditujukan untuk siapa?

Hak untuk tidak menjadi sempurna

Tekanan untuk kehilangan kemanusiaan tidak hanya datang dari negara dan perusahaan. Ia juga datang dari kebudayaan digital yang mengharuskan kita terus terlihat berhasil.

Kita diminta produktif, sehat, menarik, bahagia, dan relevan. Pekerjaan diukur melalui target. Tubuh melalui langkah dan berat badan. Pengaruh melalui jumlah pengikut. Persahabatan melalui interaksi. Bahkan istirahat dapat berubah menjadi proyek peningkatan performa.

Di tengah semua pengukuran itu, manusia dapat kehilangan hak untuk lelah, lambat, menua, sakit, ragu, berubah pikiran, dan meminta bantuan.

Hak untuk tetap menjadi manusia berarti hak untuk tidak selalu produktif. Nilai seseorang tidak hilang ketika tubuhnya melemah, pekerjaannya berakhir, atau kemampuannya tidak lagi sama.

Seorang lansia tetap manusia penuh meskipun membutuhkan bantuan. Penyandang disabilitas tidak boleh dinilai hanya dari produktivitas ekonomi. Orang miskin bukan sekadar penerima program. Pasien bukan sekadar diagnosis. Anak bukan hanya nilai ujian. Pekerja bukan hanya target. Warga bukan hanya suara pada hari pemilu.

Enam hak dalam zaman algoritma

Dalam konteks Indonesia, hak untuk tetap menjadi manusia dapat dirumuskan melalui enam jaminan:

1. Hak untuk diperlakukan sebagai pribadi, bukan sekadar data
   Data harus membantu memahami manusia, bukan menggantikan manusia.
2. Hak untuk mengetahui dan memperoleh penjelasan
   Setiap keputusan penting harus memiliki alasan yang dapat dipahami.
3. Hak untuk didengar dan mengoreksi
   Warga harus dapat memperbaiki data, menjelaskan keadaan, dan mengajukan keberatan.
4. Hak atas keputusan manusia
   Keputusan yang menyangkut hak dasar tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis.
5. Hak atas martabat di luar produktivitas
   Nilai manusia tidak boleh hanya ditentukan oleh kemampuan bekerja, membeli, atau menghasilkan keuntungan.
6. Hak untuk berpartisipasi menentukan teknologi dan pembangunan
   Warga bukan sekadar pengguna dan penerima akibat, tetapi bagian dari penentuan arah.

Tugas negara dan masyarakat

Hak ini tidak cukup dibebankan kepada individu melalui nasihat agar lebih berhati-hati menggunakan teknologi.

Negara harus memastikan adanya transparansi algoritma, audit terhadap diskriminasi, lembaga pengawas data yang kuat, mekanisme pengaduan, perlindungan pekerja platform, dan penilaian HAM sebelum teknologi digunakan dalam pelayanan publik.

Perusahaan harus menjelaskan cara sistemnya bekerja, membatasi pengumpulan data, memperbaiki kesalahan, dan menyediakan jalur keberatan yang benar-benar dijawab manusia.

Masyarakat sipil perlu membangun literasi, mendampingi korban, menguji kebijakan, serta membawa pengalaman warga ke dalam perumusan aturan.

Teknologi harus diuji bukan hanya dengan pertanyaan, “Apakah sistem ini bekerja?” tetapi juga:

• Siapa yang memperoleh manfaat?
• Siapa yang menanggung risiko?
• Siapa yang tidak terlihat dalam data?
• Dapatkah warga menolak?
• Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem keliru?
• Apakah teknologi memperluas atau mempersempit kemampuan manusia menentukan hidupnya?

Tetap menjadi manusia

Indonesia membutuhkan teknologi. Negara dengan penduduk besar dan wilayah luas memerlukan data, otomatisasi, serta kecerdasan buatan untuk memperbaiki pelayanan.

Namun, teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan percakapan, pertimbangan, belas kasih, dan tanggung jawab.

Mesin dapat menghitung kemungkinan. Data dapat menunjukkan pola. Algoritma dapat menyusun rekomendasi. Tetapi hanya manusia yang dapat mendengarkan cerita, memahami pengecualian, mempertimbangkan rasa keadilan, dan bertanggung jawab secara moral.

Hak untuk tetap menjadi manusia bukanlah hak untuk menolak kemajuan.

Ia adalah hak untuk memastikan bahwa di tengah kemajuan, manusia tetap menjadi tujuan—bukan sekadar data yang diproses, tenaga yang diukur, konsumen yang dipengaruhi, atau warga yang dikelompokkan tanpa pernah didengar.

Sebab Indonesia tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang semakin digital.

Indonesia membutuhkan kemajuan yang tetap mengenali wajah manusia di balik setiap angka.